KRUI – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pesisir Barat menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya lokakarya. Penanganan konflik manusia dan satwa liar membutuhkan koordinasi lintas sektor, langkah pencegahan yang tepat, serta keterlibatan aktif masyarakat, khususnya yang tinggal di wilayah rawan konflik.
Hal itu disampaikan Bupati Pesisir Barat, Dedi Irawan, melalui Sekretaris Daerah, Tedi Zadmiko, S.K.M., S.H., M.M., CGRE., saat menghadiri lokakarya Penanggulangan dan Penyusunan Roadmap Interaksi Negatif antara Manusia dan Satwa Liar yang berlangsung di Lantai 4, Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat, Rabu (28/10/2026).
Menurut Tedi, lokakarya menjadi langkah strategis untuk merumuskan arah penanganan konflik manusia dan satwa liar secara terencana, terukur, dan berkelanjutan, dengan tetap mengutamakan keselamatan masyarakat serta menjaga kelestarian satwa liar dan habitatnya.
“Interaksi negatif antara manusia dan satwa liar dapat menimbulkan ancaman terhadap keselamatan warga, kerusakan lahan pertanian dan perkebunan, serta kerugian bagi masyarakat maupun satwa liar itu sendiri. Kondisi tersebut dapat dipengaruhi oleh perubahan fungsi lahan, penyempitan habitat, berkurangnya sumber pakan alami, serta aktivitas manusia di sekitar kawasan hutan,” papar Yesi Zadmiko.
Oleh karena itu, penanganan konflik tidak cukup dilakukan setelah kejadian berlangsung, tetapi perlu mengedepankan upaya pencegahan, kesiapsiagaan, dan koordinasi antarlembaga agar risiko konflik dapat diminimalkan, jelas Tedi.
Menurutnya, penyusunan roadmap menjadi bagian penting dalam menentukan prioritas, program, serta arah penanganan konflik dalam jangka pendek, menengah, dan panjang. Dokumen tersebut diharapkan tidak hanya menjadi perencanaan administratif, tetapi juga menjadi pedoman kerja yang jelas, terukur, dan dapat dilaksanakan oleh seluruh pemangku kepentingan.
Keberhasilan upaya tersebut diharapkan dapat diwujudkan melalui meningkatnya rasa aman masyarakat, terlindunginya sumber penghidupan warga, membaiknya koordinasi antarlembaga, serta terjaganya kelestarian satwa liar beserta habitatnya.
“Melalui lokakarya ini, Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat berharap seluruh pemangku kepentingan dapat memperkuat kolaborasi dan menyampaikan masukan berdasarkan kondisi di lapangan. Dengan demikian, langkah penanganan yang dirumuskan dapat berjalan efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta kondisi kawasan konservasi,” ujar Tedi Zadmiko.
Sinergi lintas sektor tersebut diharapkan mampu mewujudkan Kabupaten Pesisir Barat yang aman, sejahtera, peduli lingkungan, sekaligus menjaga keberlanjutan sumber daya alam dan kelestarian satwa liar bagi generasi mendatang.
Turut hadir unsur Kepolisian Resor Pesisir Barat, Komando Distrik Militer (Kodim) 0422/Lampung Barat, Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Barat, Kepala Balai Besar Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS), Hifzon Zawahiri, S.E., M.M., Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Bengkulu, serta perwakilan Dinas Kehutanan Provinsi Lampung.
Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Pesisir Barat, Elly Triscova, S.E., M.Sos., Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdakab Pesisir Barat, Ir. Armand Achyuni, Kepala Bidang Teknis dan Konservasi Balai Besar TNBBS, Kepala KPH Pesisir Barat, Kepala SPTN Wilayah II Bengkunat, Kepala SPTN Wilayah III Krui, Manager Lanskap Sumatera WCS-IP, Manager Program YABI, Tim Repong Damar, serta perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat. Den/W-01
