KRUI – Bupati Pesisir Barat, Dedi Irawan, mengikuti Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi II DPR RI secara virtual melalui Zoom Meeting dari Ruang Batu Gukhi, Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat, Kamis (30/07/2026).
Rapat yang diikuti secara serentak oleh para gubernur, bupati, dan wali kota se-Indonesia tersebut menjadi forum strategis untuk menyamakan persepsi terkait berbagai kebijakan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya mengenai remunerasi kepala daerah, penguatan keuangan daerah, optimalisasi aset daerah, serta penyempurnaan sistem Dana Bagi Hasil (DBH).
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Dedi Irawan didampingi Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Drs. Zukri Amin, M.P., Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian M. Belly Oscar, S.H., M.H., Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Dr. Drs. Gunawan, M.Si., Kepala Badan Pendapatan Daerah Henri Dunan, S.E., serta Kepala Bagian Pemerintahan Muhamad Ikhsan Haqiqi, S.I.P., M.I.P.
Raker dan RDPU Komisi II DPR RI menjadi wadah komunikasi antara DPR RI, pemerintah pusat, dan seluruh kepala daerah dalam membahas berbagai isu strategis yang berkaitan dengan tata kelola pemerintahan, penguatan kapasitas fiskal, serta penyempurnaan kebijakan pelaksanaan otonomi daerah. Forum ini diharapkan mampu menghasilkan kebijakan yang adaptif terhadap kebutuhan daerah sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Beberapa agenda utama yang menjadi pembahasan dalam rapat tersebut meliputi kebijakan remunerasi kepala daerah, peningkatan kapasitas keuangan daerah, optimalisasi pemanfaatan aset milik pemerintah daerah, serta penyempurnaan sistematika penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH). Seluruh agenda tersebut dinilai memiliki peran penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
Bupati Dedi Irawan menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat menyambut baik pelaksanaan Raker dan RDPU Komisi II DPR RI sebagai forum untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan yang mendukung kemajuan daerah.
Menurutnya, pembahasan mengenai remunerasi kepala daerah merupakan salah satu langkah untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada peningkatan kinerja penyelenggara pemerintahan. Kebijakan yang disusun secara proporsional diharapkan mampu mendorong peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Selain itu, peningkatan kapasitas fiskal daerah menjadi aspek penting dalam memperkuat kemampuan pemerintah daerah membiayai berbagai program pembangunan. Dengan kapasitas fiskal yang semakin baik, pemerintah daerah memiliki ruang yang lebih luas untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, meningkatkan kualitas pelayanan dasar, memperkuat sektor pendidikan dan kesehatan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Bupati juga menilai optimalisasi pemanfaatan aset daerah harus terus dilakukan melalui pengelolaan yang profesional, tertib administrasi, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengelolaan aset yang optimal tidak hanya menjaga nilai aset daerah, tetapi juga mampu meningkatkan kontribusi terhadap pendapatan daerah dan mendukung pembiayaan pembangunan.
Di sisi lain, penyempurnaan sistem penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) diharapkan dapat memberikan kepastian, keadilan, dan pemerataan bagi pemerintah daerah. Mekanisme penyaluran DBH yang semakin baik akan membantu daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan secara lebih terukur, memperkuat stabilitas keuangan daerah, serta meningkatkan efektivitas pelaksanaan berbagai program prioritas.
Bupati Dedi Irawan menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat berkomitmen untuk terus mendukung setiap kebijakan pemerintah pusat yang bertujuan memperkuat pelaksanaan otonomi daerah, meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, serta mendorong terwujudnya pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.
Melalui partisipasi bersama seluruh kepala daerah dalam Raker dan RDPU Komisi II DPR RI ini, Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat berharap koordinasi dan kolaborasi antara pemerintah pusat, DPR RI, dan pemerintah daerah semakin kuat sehingga mampu melahirkan kebijakan yang berpihak pada kepentingan masyarakat, memperkuat kapasitas pemerintahan daerah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mempercepat terwujudnya pembangunan yang merata dan berkeadilan di seluruh Indonesia. Den/W-01
