Oleh:
Dr. (Cand), Drs. Gunawan, M.Si Asisten Bidang Administrasi Umum
Pendahuluan
Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Pesisir Barat pada Agustus 2025 menjadi ajang penting dalam dinamika hubungan eksekutif-legislatif daerah. Pemerintah daerah merespons pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 dengan serangkaian jawaban yang mencerminkan komitmen pada reformasi fiskal, pemerataan pembangunan, dan peningkatan kualitas layanan publik (DPRD Pesisir Barat, 2025).
Penguatan PAD dan Efisiensi Belanja
Pandangan Fraksi NasDem yang menekankan perlunya reformasi pajak daerah, inovasi layanan, dan pengelolaan aset produktif direspons pemerintah melalui penguatan basis data pajak, penerapan layanan pajak online, dan proses peraturan pengelolaan aset produktif (Pemkab Pesisir Barat, 2025). Strategi ini sejalan dengan arahan nasional melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja (Inpres No. 1 Tahun 2025).
Pendidikan dan Kesehatan sebagai Prioritas Fraksi PDI Perjuangan menyoroti kualitas pendidikan yang tidak hanya diukur dari angka statistik, tetapi dari mutu proses pembelajaran dan pemerataan kesempatan belajar. Pemerintah menanggapi dengan program pelatihan guru, pemerataan distribusi tenaga pendidik, dan peningkatan sarana prasarana pendidikan (Pemkab Pesisir Barat, 2025). Di sektor kesehatan, penekanan diberikan pada pemerataan layanan di wilayah terpencil, penyediaan obat-obatan, dan rehabilitasi fasilitas kesehatan (Pemkab Pesisir Barat, 2025).
Pemerataan Infrastruktur
Masukan fraksi-fraksi terkait perbaikan jalan dan pembangunan infrastruktur di berbagai kecamatan dijawab pemerintah dengan komitmen melakukan kajian teknis dan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah sebelum eksekusi (Pemkab Pesisir Barat, 2025). Pendekatan ini realistis, tetapi menuntut adanya perencanaan multi-tahun agar janji politik dapat terealisasi.
Isu Sosial: Stunting, Bencana, dan Bansos- Stunting: Fraksi PKB mendorong prioritas anggaran untuk penanganan stunting. Pemerintah telah melakukan validasi data dan intervensi berbasis gizi lokal (Pemkab Pesisir Barat, 2025).- Bencana: Penanganan banjir rob yang merusak fasilitas pendidikan dijanjikan akan menjadi perhatian, dengan penyusunan rencana perbaikan sesuai tingkat kerusakan (Pemkab Pesisir Barat, 2025).-
Bansos PKH: Fraksi Golkar menyoroti ketidakmerataan bansos, yang direspons pemerintah dengan langkah verifikasi dan validasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (Permensos No. 1 Tahun 2018).
BUMD dan Potensi Unggulan Daerah
Masukan terkait optimalisasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) ditanggapi dengan rencana evaluasi kelembagaan dan pemanfaatan aset strategis seperti pantai wisata dan tambak udang (Pemkab Pesisir Barat, 2025). Potensi komoditas damar juga menjadi agenda koordinasi dengan pemerintah provinsi untuk menjadikannya sumber PAD baru (Pemkab Pesisir Barat, 2025).Ketahanan Pangan dan Sektor Pertanian
Fraksi Golkar mendorong optimalisasi alat mesin panen padi agar panen berjalan lancar di tengah kondisi cuaca tidak menentu. Pemerintah merespons dengan komitmen pemanfaatan combine harvester dan power thresher, disertai dukungan BBM bersubsidi sesuai regulasi (Pemkab Pesisir Barat, 2025).Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola SDM
Sorotan terkait pola komunikasi pejabat dinas pendidikan dan rotasi kepala sekolah dijawab dengan komitmen memperkuat koordinasi internal, memperbarui kontak resmi, dan menerapkan rotasi berbasis evaluasi kinerja (Pemkab Pesisir Barat, 2025). Penegakan disiplin ASN juga dikuatkan dengan digitalisasi absensi berbasis aplikasi SIAPTEK (Pemkab Pesisir Barat, 2025).
KesimpulanJawaban pemerintah terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Pesisir Barat Tahun 2025 menunjukkan keselarasan strategis dengan sebagian besar rekomendasi legislatif, meski masih memerlukan penguatan pada aspek implementasi dan pengawasan. Momentum ini dapat menjadi pijakan menuju tata kelola APBD yang lebih efektif, transparan, dan berorientasi pada hasil.
Daftar Referensi
1. DPRD Kabupaten Pesisir Barat. (2025). Risalah Rapat Paripurna Jawaban Pemerintah atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Pesisir Barat. Pesisir Barat: Sekretariat DPRD.
2. Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat. (2025). Jawaban Pemerintah atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Pesisir Barat terhadap Raperda Perubahan APBD TA 2025. Pesisir Barat: Bagian Administrasi Pemerintahan.
3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja. Jakarta: Sekretariat Negara.
