Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus menegaskan bahwa menjaga ketenteraman dan ketertiban masyarakat bukan sekadar tugas administratif, melainkan bagian dari pelayanan dasar sekaligus tanggung jawab negara. Menurutnya, Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) memiliki posisi yang sangat penting karena menjadi garda terdepan yang hadir hingga tingkat desa dan kelurahan.
Hal tersebut disampaikan Akhmad Wiyagus kepada awak media di Jakarta, Selasa (6/10/2026), saat menegaskan pentingnya penguatan kapasitas Satlinmas sebagai ujung tombak keamanan berbasis masyarakat. Ia menilai Satlinmas harus terus dibina, diberdayakan, dan ditingkatkan profesionalismenya agar mampu menjawab berbagai tantangan di lapangan.
“Satlinmas tidak boleh dipandang hanya sebagai pelengkap kegiatan pemerintahan. Satlinmas adalah bagian dari kekuatan masyarakat yang perlu dibina, diberdayakan, dan ditingkatkan kapasitasnya,” ujar Akhmad Wiyagus.
Akhmad Wiyagus mengungkapkan, saat ini terdapat 1.258.758 personel Satlinmas yang tersebar di 38 provinsi serta 514 kabupaten dan kota di seluruh Indonesia. Jaringan tersebut diperkuat oleh 469.076 Pos Keamanan Lingkungan (Poskamling) yang tersebar di 75.288 desa dan 8.496 kelurahan, sehingga menjadi modal besar dalam membangun sistem keamanan berbasis masyarakat yang semakin kuat dan berkelanjutan.
Sebelumnya, pada Apel Akbar Satlinmas Indonesia di Gelora Sriwijaya Jakabaring, Palembang, Jumat (28/8/2026), Asosiasi Satuan Perlindungan Masyarakat (Aslinmas) Indonesia resmi mengukuhkan kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) dan Dewan Pimpinan Daerah (DPD). Pengukuhan tersebut dihadiri sekitar 3.000 anggota Satlinmas dari berbagai daerah di Indonesia dan menjadi momentum penguatan peran Satlinmas sebagai mitra strategis pemerintah dalam menjaga keamanan, ketertiban, serta pelayanan kepada masyarakat.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak ditetapkan sebagai Ketua Pembina Teknis DPP Aslinmas Indonesia. Ia menilai Satlinmas memiliki peran strategis yang tidak hanya menjaga ketertiban umum, tetapi juga mendukung penanggulangan berbagai kondisi darurat di tengah masyarakat.
“Diharapkan juga turut aktif membantu penanggulangan bencana, salah satunya penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla),” kata Maruli Simanjuntak.
Sementara itu, Ketua Dewan Pengawas Aslinmas Indonesia Reda Manthovani menjelaskan bahwa organisasi tersebut akan mengambil peran nyata dalam berbagai program pemberdayaan masyarakat. Salah satu fokus yang akan diperkuat ialah mendorong tata kelola pengelolaan sampah sejak dari tingkat rumah tangga melalui pemilahan sampah organik dan nonorganik hingga pemanfaatan bank sampah.
“Mendorong pemilahan sampah organik dan non organik hingga masuk ke bank sampah, bisa dilakukan agar tidak menumpuk ke tempat pembuangan akhir,” ujar Reda Manthovani.
Reda juga mengungkapkan bahwa pengawasan dana desa melalui sistem Abpednas telah memberikan dampak positif terhadap tata kelola pemerintahan desa. Menurutnya, jumlah kepala desa dan perangkat desa yang terjerat kasus korupsi mengalami penurunan signifikan, dari sebelumnya mencapai ratusan kasus menjadi hanya 89 orang dalam kurun satu tahun terakhir.
Ke depan, Aslinmas Indonesia berkomitmen memperkuat kapasitas dan profesionalisme seluruh anggotanya melalui peningkatan kompetensi yang berkelanjutan. Organisasi juga akan mempererat sinergi lintas instansi serta memperkuat kedekatan dengan masyarakat agar kehadiran Satlinmas semakin dirasakan manfaatnya di seluruh daerah.
Melalui kolaborasi bersama pemerintah daerah, TNI, Polri, Satpol PP, BPBD, pemadam kebakaran, hingga pemerintah desa dan kelurahan, Satlinmas diharapkan mampu menjalankan tugas sesuai kewenangan masing-masing secara optimal. Sinergi tersebut diyakini akan menjadi fondasi penting dalam mewujudkan lingkungan yang aman, tertib, tangguh, dan sejahtera bagi seluruh masyarakat Indonesia.
(Dilaporkan oleh Muhammad Fadhli)
