PESISIR BARAT- Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat (Pesibar), siap mendukung langkah pemerintah pusat dan provinsi dalam optimalisasi program perhutanan sosial. Pesibar memiliki potensi hutan yang sangat luas dan perlu dimanfaatkan secara berkelanjutan agar memberikan manfaat ekologis sekaligus kesejahteraan ekonomi bagi masyarakat.
Hal itu disampaikan Penjabat Sekda Kabupaten Pesisir Barat (Pesibar), Tedi Zadmiko, S.KM., S.H., M.M., saat menghadiri kegiatan Kick-off Launching Pilot Project Nilai Ekonomi Karbon (NEK) Perhutanan Sosial di Indonesia, di Hotel Grand Mercure, Bandar Lampung, Jumat, 29 Agustus 2025.
Acara tersebut dihadiri langsung oleh Menteri Kehutanan (Menhut), Raja Juli Antoni, Wakil Gubernur Lampung dr. Jihan Nurlela, M.M., Sekda Provinsi Lampung, Dr. Marindo Kurniawan, S.T., M.M., jajaran Direktur pada Kemenhut, serta para Kepala Daerah se-Provinsi Lampung.
Dalam sambutannya, Menhut, Raja Juli Antoni menyampaikan bahwa pengembangan potensi nilai ekonomi karbon melalui program perhutanan sosial merupakan upaya penting dalam menjawab tantangan perubahan iklim sekaligus memberikan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat sekitar hutan.
“Melalui pengembangan nilai ekonomi karbon, kami berharap dapat berdampak terhadap masyarakat Pesibar dengan merasakat langsung manfaat dari kelestarian hutan yang dijaga bersama, sekaligus mendukung agenda nasional dalam penurunan emisi karbon,” ujar Pj. Sekda, Tedi Zadmiko.
Dalam kegiatan tersebut diwarnai juga dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) Menhut dan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam pengembangan pilot project NEK Perhutanan Sosial di Provinsi Lampung, seminar nasional terkait NEK dan skema perdagangan karbon di sektor Forestry and Other Land Use (FOLU). W-01
