PESISIR BARAT-Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pesisir Barat (Pesibar), Drs. Zukri Amin, M.P., mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) pengendalian inflasi yang dirangkaikan dengan pembahasan evaluasi dukungan pemerintah daerah dalam program 3 juta rumah, melalui zoom dari ruang Ngejalang Lantai 1 Gedung Marga Sai Batin Komplek Perkantoran Pemkab Pesibar, Senin (25/8/2025).
Rakor yang dipimpin langsung Sekjen Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Tomsi Thohir tersebut dilangsungkan melalui zoom.
Dalam arahannya Sekjen Kemendagri, Tomsi Thohir menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga di wilayah masing-masing melalui penguatan sinergi lintas sektor, utamanya sektor pangan yang menjadi penyumbang utama inflasi.
“Selain itu, pemerintah daerah juga diharapkan memberikan dukungan penuh terhadap program 3 juta rumah yang digagas pemerintah pusat, mulai dari penyediaan lahan, percepatan perizinan, hingga kemudahan fasilitasi pembangunan perumahan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR),” kata Sekjen Kemendagri, Tomsi Thohir.
Sementara dari Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan tentang tinjauan inflasi dan indeks perkembangan harga minggu ke-3 Agustus 2025 bahwa pada Mingguke-3 Agustus 2025, tercatat 14 provinsi mengalami kenaikan IPH, sementara 23 provinsi mengalami penurunan dibandingkan bulan sebelumnya. Adapun 1 provinsi tercatat relatif stabil. Komoditas penyumbang andil kenaikan IPH di 14 Provinsi yang mengalami kenaikan IPH adalah cabai merah, bawang merah, dan beras.
Selanjutnya narasumber dari Bulog, Rini Andrida menyampaikan sebagai bentuk komitmen dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan, khususnya beras, Perum Bulog melakukan kegiatan Gerakan Pasar Murah (GPM) dan pemantauan langsung ke pasar tradisional. Kegiatan ini dilaksanakan oleh jajaran pimpinan dan tim operasional Bulog dengan melalukan giat di lokasi yang mudah di jangkau masyarakat.
Kemudian paparan dari Kementerian Perdagangan, Bambang menjelaskan bahwa dalam rangka upaya stabilisasi harga minyak goreng, diminta kerja sama produsen untuk tetap menjaga optimalisasi pendistribusian MINYAKITA melalui peningkatan kerja sama pasokan dengan BUMN Pangan (Perum Bulog dan Idfood).
Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi menjelaskan aksi Bapanas dalam pengendalian ketersediaan dan stabilisasi pangan yakni dengan telah melakukan monitoring dan evaluasi Beras SPHP yang dilaksanakan tanggal 11-22 Agustus 2025 kemarin. Hasil pemantauan menunjukkan bahwa beras SPHP masih belum ada di sebagian besar pasar tradisional, ritel modern, kios pangan, RPK dan KDKMP yang dipantau. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penyaluran beras SPHP masih belum maksimal.
Dari Kementerian Pertanian dan Ketahanan Pangan (Kemen-PKP), Imran meminta kepada pemerintah daerah menyampaikan informasi terkait dengan pembangunan baru atau renovasi rumah bagi masyarakat berupa bantuan yang sumber pembiayaannya baik dari APBD ataupun APBN yang tidak muncul sebagai target unit pada dokumen Sistem Informasi Perencanaan Daerah (SIPD), mengimplementasikan pembebasan Bea PBG dan BPHTB bagi MBR, mengalokasikan anggaran renovasi RTLH bagi daerah yang belum mengalokasikannya dalam APBD 2025, mendorong desa untuk mengalokasikan anggaran renovasi RTLH dalam APBDes dan melaporkan hasil pendataan perumahan kepada KemenPKP dan Kemendagri.
Tampak ikut mendampingi Asisten II, Zukri Amin, jajaran forkopimda, dan Kabag. Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Antoni Wijaya, S.IP., M.M. Den/Gus
